Otonomi Daerah : Dasar Hukum, Asas, Dan Prinsipnya Lengkap

Posted on

Otonomi Daerah : Dasar Hukum, Asas, Dan Prinsipnya Lengkap

Asas Otonomi Daerah – Dengan semakin berkembangnya dan berjalannya otonomi daerah di Indonesia, tentu hal itu memiliki dasar hukum yang kuat dan perlu kita ketahui. Titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat di  Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan :

Otonomi Daerah

  1. Dimensi Politik. Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga menimbulkan resiko gerapak separatisme serta peluang dalam berkembangnya aspirasi federalis yang relatif minim.
  2. Dimensi Administratif. Yaitu penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat yang relatif dapat lebih efektif.
  3. Dati II. Merupakan daerah ujung tombak pada pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II lebih mengetahui kebutuhan dan juga potensi rakyat di daerahnya.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)
Baca Juga :  10 Masalah dan Dampak Negatif Kependudukan di Indonesia Serta Cara Mengatasinya

Ada juga beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

  • Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  • Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Asas Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah ini memiliki tiga asas, yaitu :

Asas desentralisasi

Yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam mengurus urusan daerahnya sendiri.

Asas dekosentrasi

Adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat pada beberapa alat kelengkapan pemerintah pusat yang ada di daerah dalam menyelenggarakan suatu urusan.

Asas tugas pembantuan

Penugasan pada sebagian urusan pemerintah pusat atau daerah provinsi pada kabupaten/kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, yang menjadi wewenang daerah provinsi.

Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi Luas

Pemberian wewenang yang seluas-luasnya pada daerah ke pemerintah pusat untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar, menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi Nyata

Otonomi yang secara nyata dibutuhkan sesuai dengan situasi serta kondisi yang objektif di daerah.

Otonomi Bertanggung Jawab

Pemerintah diselenggarakan sejalan dengan tujuan serta maksud mengapa otonomi diberikan. Yaitu dengan memberdayakan daerah dalam rangka, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan dari NKRI.

Itulah uraian mengenai asas otonomi daerah yang dilengkapi dengan dasar hukum serta prinsipnya. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan anda, dan memberi manfaat bagi kita semua.

Baca Juga :